Kajian Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Berbagai Bentuk Pelanggaran

Kajian Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Berbagai Bentuk Pelanggaran
“Muhammad Faisol Amri”
Abstraksi
Manusia diciptakan dengan kemampuan berpikir yang melebihi kemampuan makhluk lain ciptaan Tuhan. Setiap manusia mempunyai cipta, rasa, dan karsa untuk mengekspresikan wujud emosional yan ada di dalam diri setiap manusia itu sendiri. Hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia itulah berbagai seni dan kebudayaan itu muncul. Di zaman yang serba modern saat ini manusia dituntut untuk lebih berpikir kreatif. Dan tidak heran berbagai macam kompleksitas kesenian dan ragam budaya bermunculan. Hal ini mendorong pemerintah lebih bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada insan – insan kreatif atas hasil cipta, rasa dan karsa mereka. Tangung jawab pemerintah telah dibuktikan dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tetapi optimalisasi dalam pelaksanaan peraturan peundang – undangan tersebut belum terlihat secara signifikan. Masih banyak terjadi berbagai macam bentuk kejahatan terhadap hak cipta. Tidak hanya para pencipta yang dirugikan tetapi juga negara. Dan diharapkan dengan adanya peraturan perundang – undangan yang ada pemerintah lebih tegas dan berani dalam mengambil setiap tindakan bagi pelaku kejahatan hak cipta.

Pengatar
Indonesia, negeri yang kaya akan seni dan budaya. Tidak heran jika Indonesia mendapat julukan seperti itu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari beragam suku dan disetiap suku mempunyai kebudayaan dan adat istiadat masing masing. Siapa yang menyangka sebenarnya itulah kekayaan yang abadi, yang tidak akan musnah dimakan waktu karena kebudayaan dan adat tersebut diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
Seiring kemajuan zaman, negara ini banyak melahirkan para pelaku seni yang bisa dibilang mumpuni dibidangnya. Sebut saja Chairil Anwar merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia yang bisa dibilang sebagai pelopor pelaku seni dibidang sastra. Tidak hanya dibidang seni sastra tetapi perkembangan seni dan budaya lainnya dapat kita rasakan dibidang seni musik maupun seni tari. Bahkan disetiap bidang seni tersebut telah melahirkan maestro – maestro yang sudah menjadi cirri khas dan selalu menjadi kenangan disetiap eranya. Di samping itu, perkembangan zaman ini jugga diikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meringankan pekerjaan manusia itu sendiri.
Bagaikan dua sisi mata uang, disetiap perkembangan yang ke arah lebih baik selalu diikuti dengan berbagai bentuk penyimpangan yang mengarah ke kriminalitas. Begitu juga dengan karya anak bangsa itu sendiri. Kriminalisasi terhadap karya seniman maupun pakar teknologi selaku dapat kita lihat sekarang dengan mudah. Akses teknologi yang mudah memungkinkan member peluang para pelaku kejahatan. Apakah peran pemerintah sudah maksimal dalam menangani kasus terhadap pelanggaran hak cipta? Jika kita menelisik lebih dalam dalam kejahatan pelanggaran hak cipta ini, tidak hanya pencipta yang dirugikan karena hasil ciptaannya yang disalahgunakan atau melakukan duplikasi terhadap hasil karya cipta tetapi negara juga akan dirugikan. Karena tindak kejahatan seperti ini tidak hanya menjadi isu nasional bahkan sudah menjadi isu global. Dan apakah langkah yang tepat yang harus diambil pemerintah dalam menangani kasus kejahatan ini? Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, peran serta para pencipta juga harus dilibatkan. Dimana mereka juga harus memahami dan mengetahui peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hak cipta agar ciptaan mereka tetap terlindungi oleh hukum.
Gambaran Kejahatan Hak Cipta di Indonesia
Di Indonesia kejahatan terhadap hak cipta seseorang dapat dengan mudah untuk dilakukan. Sudah menjadi rahasia umum, sebagai contoh kita dapat dengan mudah mendapatkan film maupun lagu dengan mudah dengan kualitas sama bagusnya dengan kualitas original dengan harga sedikit lebih murah atau bahkan tanpa mengeluarkan biaya. Selain itu, perdagangan karya cipta maupun plagiat terhadap terhadap karya cipta orang lain juga serin kita jumpai. Kalau begitu, siapakah yang merasa diuntungkan maupun dirugikan?
Pelanggar Hak Cipta Lagu Wali Band Disidang

Kapanlagi.com – Pelaku perbuatan pembajakan atas lagu karya cipta milik Wali Band yang berjudul Cari Jodoh mulai dimeja-hijaukan. Adalah IR. Malikul Akbar Atjil, seorang mantan aktivis anti pembajakan yang menjual karya Wali kepada distributor asal Malaysia, Incitech.
Atjil mulai memasuki proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Malang, pada 1 Mei 2013. Sidang perdana dengan nomor perkara 138/PID.B/2013/PN MLG, diketuai Hakim H. Hari Widodo SH.MH, dengan jaksa Penuntut Farida Hariyani dan Tri Murdiyati.
CEO Nagaswara selaku label dan distributor Wali Band, Rahayu Kertawiguna dihadirkan untuk menjadi saksi kunci pada perkara pelanggaran hak cipta ini.
“Perbuatan yang dilakukan Atjil jelas merugikan. Namun akan lebih merugikan jika dibiarkan dan merusak moral. Saya punya kewajiban kepada artis Nagaswara untuk memberikan hak dan menjaga karya mereka juga,” kata Rahayu di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (1/5).
Meski ditangkap di Surabaya, sidang dilaksanakan di PN Malang karena diduga proses produksi pembajakan dan domisili IR. Malikul Akbar Atjil ada di kota tersebut. Sehingga perkara dilimpahkan dari Surabaya untuk melalui proses di Malang.
Nagaswara mengklaim jika kerugian yang dialami pihak pemegang hak cipta pada saat pelaporan tahun 2010 menyentuh angka 1 miliar lebih. Dan dengan belum diputuskannya Atjil, angka 1 miliar tersebut tentu bisa merangkak naik lagi.
“Selama Atjil belum diputuskan bersalah. Pihak distribusi Malaysia Incitech bisa terus menjual karya band Wali, Cari Jodoh versi Atjil tanpa izin,” tukas Usin penasehat hukum dari Nagaswara.

Artikel diatas merupakan salah satu contoh bentuk kejahatan terhadap hak cipta. Masih banyak lagi betuk kejahatan terhadap hak cipta terjadi di Indonesia. Sebenarnya kejahatan hak cipta ini dapat dicegah melalui peran serta dari berbagai elemen, baik dari pemerintah, pencipta itu sendiri maupun masyarakat Indonesia selaku penikmatnya. Apabila elemen tersebut sadar akan peran masing – masing tidak mustahil jika kejahatan terhadap hak cipta ini bias dicegah. Di Indonesia sendiri telah diterbitkan perundang – undangan undtuk melindungi hak cipta dari berbagai macam kejahatan maupun penyalahgunaan. Di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diatur secara tegas mengenai legalisasi suatu karya cipta. Selanjutnya bagaimana pemerintah mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan, sikap pencipta untuk melegalkan karya original-nya, dan masyarakat yang harus peduli dengan benar bahwa menikmati, memanfaatkan, dan menggunakan karya cipta orang lain yang bersifat illegal adalah suatu bentuk kejahatan.
Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup Hak Cipta dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan – pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Sebagai anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada uumunya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya, maka ditetapkanlah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang terbaru. Dimana sebelumnya undang – undang Hak Cipta telah mengalami tiga kali perubahan semenjak tahun 1982.
Undang – undang ini ditetapkan karena melihat perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 undang – undang ini telah disebutkan dan dijelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan Hak Cipta itu sendiri. Aspek yang dimaksud adalah :
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersamasama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
Dalam perundang – undangan ini juga dijelaskan mengenai ruang lingkup mengenai Hak Cipta, yang meliputi :
1. Fungsi dan Sifat Hak Cipta
Fungsi dan sifat Hak Cipta dijelaskan dalam pasal 2, 3 dan 4 dimana Hak Cipta merupkan hak eksklusif bagi penciptanya yang timbul secara otomatis. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dimana pemegangnya berhak memperbanyak karya ciptanya.
Selain itu, Hak Cipta bersifat seperti benda bergerak. Karena dalam hal ini, hal cipta dapat beralih atau dapat dialihkan baik sebagian maupun keseluruhan. Pengalihan ini dapat dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, perjanjian tertulis maupun sebab – sebab yang dianggap sah secara undang – undang.
2. Pencipta
Mengenai hal pencipta diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8 dan 9. Yang dimaksud dengan sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
Dalam beberapa pasal tersebut juga dijelaskan beberapa pengecualian mengenai pencipta, antara lain :
a. Apabila seorang merancang suatu ciptaan dan ciptaan itu dikerjakan orang lain, maka penciptanya adalah orang yang merancang tersebut.
b. Jika sesorang menciptakan suatu karya terikait dengan ikatan dinas, maka pemegang hak cipta sebagai pencipta adalah dinas yang bersangkutan
c. Apabila seseorang menciptakan suatu karya cipta berdasarkan pesanan, maka yang memegang hak cipta adalah orang yang meciptakan tersebut kecuali ada perjanjian pada kedua belah pihak.
3. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui
Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui selanjutnya diatur dalam pasal 10 dan 11. Apabila Hak Cipta yang penciptanya tidak diketahui maka yang memegang kuasa penuh atas Hak Cipta ini adalah Negara. Yang dimaksud karya cipta dalam hal ini adalah berupa peninggalan sejarah, kesenian tradisional, folklore dan hasil kebudayaan rakyat lainnya berupa cerita rakyat, tarian, hikayat, kaligrafi, kerajinan tangan dan kerajinan lainnya.
4. Ciptaan yang Dilindungi
Hak Cipta yang dilindungi diatur dalam pasal 12 dan 13. Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta;
i. seni batik;
j. fotografi;
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Dan dalam kedua pasal ini juga telah disebutkan bahwa tidak ada hak cipta atas :
a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
b. peraturan perundang-undangan;
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenislainnya.
5. Pembatasan Hak Cipta
Pembatasan Hak Cipta diatur dalam pasal 14, 15, 16, 17 dan 18. Dalam pasal – pasal ini dijelaskan yang tidak termasuk pelanggaran hak cipta adalah :
a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
Kemudian ketentuan lain yang dianggap sebagai bukan pelanggaran Hak Cipta adalah dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengankebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
6. Hak Cipta atas Potret
Selanjutnya Hak Cipta atas potret diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Sebab tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya.
Ketentuan dalam Hak Cipta atas Potret hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
c. untuk kepentingan orang yang dipotret.
Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat apabila :
a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,
7. Hak Moral
Hak Moral dalam Hak Cipta diatur dalam pasal 24, 25 dan 26. Dengan adanya hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:
a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.
Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Sarana Kontrol Teknologi
Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi dekripsi (decryption) dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan. Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan. Selanjutnya sarana kontrol teknologi diatur dalam pasal 27 dan 28.
Prosedur Pendaftaran Hak Cipta
Pendaftaran Hak Cipta dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang sekarang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Hak Cipta sesuai dengan pasal 37 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :
a. Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. Yang dimaksud Kuasa dalam hal ini adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
b. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dengan bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
c. Terhadap Permohonan Pendaftaran Ciptaan, Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
Dalam pasal 39 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 dijelaskan juga bahwa dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain :
a. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta
b. Tanggal penerimaan surat Permohonan
c. Tanggal lengkapnya persyaratan
d. Nomor pendaftaran Ciptaan

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: